'Saya kira ini bukan dinamika mengenai masalah administrasi ormas dalam mengurus SKT, ini adalah dinamika politik yang menurut saya juga sangat-sangat keras sekarang ini,' FPI
"Saya kira ini bukan dinamika mengenai masalah administrasi ormas dalam mengurus SKT, ini adalah dinamika politik yang menurut saya juga sangat-sangat keras sekarang ini," kata Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, saat dihubungi, Sabtu .Sugito mengatakan FPI saat ini dianggap sebagai oposisi non-partai oleh pemerintah. Menurutnya pemerintah memanfaatkan regulasi yang ada untuk menghambat terbitnya SKT FPI.
"FPI suka atau tidak suka, dianggap oposisi non-partai yang sangat kritis. Itu juga ditanggapi pemerintah oleh caranya pemerintah, pemerintah memiliki regulasi dan regulasi itu dimanfaatkan juga supaya proses SKT FPI kalau bisa dihambat, semacam itu walau ada variabel yang bisa didebatkan," ucapnya. Meski demikian, Sugito tetap optimis SKT itu akan segera dikeluarkan pemerintah. Karena itu, untuk lebih meyakinkan, FPI sebutnya siap bertemu dan berdiskusi di manapun oleh Tito dan Mahfud. Jika masalah terletak terkait kata-kata khilafah islamiyah dalam AD/ART, FPI siap menjelaskan.
"Saya kira lebih baiknya Mendagri dan Menko Polhukam bertemu dulu dengan FPI, kami siap menjelaskan apa itu Khilafah Islamiyah, apa itu NKRI bersyariah supaya itu dapat informasi dari sumbernya bukan dari pihak lain," ujar Sugito.
Singapore Latest News, Singapore Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tak kunjung terdaftar di Kemendagri, FPI diminta cantumkan ikrar setia NKRI di AD/ARTFPI mengklaim tak ada yang salah dengan terminologi khilafah dalam anggaran dasar mereka. Tapi istilah itu dianggap kabur oleh pemerintah.
Read more »
Tak cantumkan Pancasila di AD/ART, SKT FPI terganjalFront Pembela Islam (FPI) hingga kini belum mendapat perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Dalam ...
Read more »
Ketum FPI Heran Kemendagri Belum Perpanjang SKT OrmasKeputusan atas terbitnya SKT tetap berada di tangan Kemendagri.
Read more »
Saran PPP untuk Tito Karnavian soal SKT FPISekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai, mestinya Kemendagri menerbitkan perpanjangan SKT FPI. SKTFPI
Read more »
Pengamat Minta Pemerintah Tegas soal SKT Ormas FPIPengamat politik Adi Prayitno menilai pemerintah seolah kebingungan karena ada dua menteri berpandangan berbeda soal perpanjangan SKT FPI sebagai ormas.
Read more »
PKS Berharap Tarik Ulur Perpanjangan Izin FPI Tak Jadi Bola Liar'Pemerintah harus koordinasikan dengan baik di jajarannya untuk mengambil kebijakan sesuai aturan yang berlaku,' kata Jubir PKS Ahmad Fathul Bari.
Read more »